Sebuah
sistem pada dasarnya adalah suatu “organisasi besar” yang menjalin
berbagai suvjek (atau objek) serta perangkat kelembagaan dalam suatu
tatanan tertentu. Subjek atau objek pembentuk sebuah sistem dapat berupa
orang atau masyarakat, untuk suatu sistem social atau sistem
kemasyarakatan.
Sebuah
sistem, sesederhana apapun, senantiasa mengandung kadar kompleksitas
tertentu. Sebuah sistem bukan sekedar himpunan suatu subjek (Misalkan
suatu kumpulan orang atau masyarakat) atau suatu himpunan objek
(misalnya kumpulan dokumen atau arsip). Sebuah sistem juga bukan sekedar
akidah atau norma, dan itu juga bukan pula suatu kumpulan antara
lembaga – lembaga social. Melainkan sebuah sistem adalah merupakan
sebuah jalinan dari semua hal tersebut , yang mencakup subjek (objek)
dan perangkat kelembagaan yang membentuknya.
Sedangkan
sistem ekonomi sendiri adalah suatu sistem yang mengatur serta menjalin
hubungan ekonomi antar menusia dengan seperangkat kelembagaan dalam
suatu tatanan kehidupan. Sebuah sistem ekonomi terdiri atas unsur –
unsur manusia sebagai subjek. Barang – barang ekonomi ekonomi sebagai
objek, serta seperangkat kelembagaan yang mengatur dan menjalinnyadalam
kegiatan berekonomi. Perangkat kelembagaan dimaksud meliputi lembaga –
lembaga ekonomi baik formal – maupun non formal.
Cara
kerja, mekanisme hubungan antara hukum dan peraturan perekonomian serta
kaidah dan norma – norma lain (tertulis maupun tidak tertulis) yang
dipilh atau diterima, dditetapkan oleh masyarakat ditempat tatanan
kehidupanyang bersangkutan berhubungan. Jadi, dalam perangkat
kelembagaan ini termasuk juga kebiasaan, perilaku dan etika masyarakat.
Dan sebagaimana mereka terapkan dalam berbagai aktivitas yang berkenaan
dengan pemanfaatan sumber daya alam bagi kehidupan manusia.
Suatu
sistem ekonomi tidaklah berdiri sendiri. Ia berkaitan dengan falsafah,
pandangan dan pola hidup masyarakat tempatnya berpijak. Sebuah sistem
ekonomi sesungguhnya merupakan salah satu unsure sajadalam suatu supra
sistem kehidupan masyarakat. Ia merupakan salah satu dari bagian dalam
kesatuan ideology kehidupan bermasyarakat di suatu negara.
Oleh
karena itu semua, bukanlah hal yang mengherankan apabila dalam
perjalanan penerapan suatu sistem ekonomi tertentu disebuah
negaraterjadi benturan , konflik atau bahkan pertentangan. Pelaksanaan
sebuah sistem ekonomi sebuah negara dapat berjalan mulus jika lingkungan
kelembagaan masyarakat mendukung.
Sebagai
bagian dari supra sistem kehidupan, sistem ekonomi berkaitan erat
dengan sistem – sistem sosial lain yang berlangsung didalam masyarakat.
Dapat dikatakan bahwa sebuah sistem ekonomi dalam suatu negara tidak
dapat berjalan sendiri atau selalu “bergandengan tangan” jika tidak
didampingi dengan keberadaan sistem lain.
B. Sistem Ekonomi Indonesia
Dialam
negara Republik Indonesia sendiri menggunakan sistem ekonomi Demokrasi
Pancasila. Sistem ekonomi inilah yang cocok dengan Indonesia, yang
agaknya merupakan sistem ekonomi dengan persaingan yang terkendali.
Indonesia
sebagai negara penduduk muslim tersebar didunia sejak lama sudah
mencoba menerapkan sendi – sendi ekonomi islam ( sistem ekonomi campuran
) dalam praktek – praktek pembangunan ekonominya. Yang jika ditinjau
berdasarkan pemilikan sumber daya ekonomi atau faktor – faktor
produksi,tidak terdapat alasan intuk menyatakan bahwa sistem ekonomi
kita adalah kapitalisme. Tidak cukup argument untk menyatakan Indonesia
menganut sistem ekonomi sosialis. Indonesia mngakui pemilikan individual
atas faktor – faktor produksi, kecuali sumber daa alam yang menyangkut
hajat hidup orang banyak , dikuasai oleh negara. Hal ini sebagai mana
telah diungkapkan Pasal 33 UUD 1945 . jadi secara konstitusional ,
Sistem ekonomi Indonesia bukan Kapitalis maupun Sosialis.
Dalam
memahami konsep ekonomi itu sendiri masih memiliki kerancuan. Seperti
apa yang disampaikan , konsep intervensi negara yang begitu jauh dalam
mengatur kehidupan rakyatnya dalam kepemilikan. Jika tidak hati – hati
cenderyng mengrahkan pembaca pada pemikiran bahwa sistem ekonomi
sosialis yang banyak dianut oleh negara – negara komunis lebih baik dari
pada sistem Demokrasi Pancasila itu sendiri .
Sementara
yang banyak diperjuangkan oleh para pemikirekonomi si Indosnesia selama
ini adalah Sistemekonomi kerakyatan. Dalam konsep ini , individu tidak
dilarang dalam memiliki barang – barang atau modal sama sekali, namun
negara dalam hal ini mengarahkan dalam pembagiankepemilikan tersebut
kepada masyarakat.
Dan
sehubungan dengan persaingan antar badan usaha, tidak terdapat
rintangan bagi suatu perusahaan untuk memasuki suatu bidang usaha
tertentu. Namun untuk menghindari persainagn yang tidak sehat dalam
usaha barang tertentu yang sudah jenuh, pemerintam mengendalikannya
dengan membuka prioritas –prioritas bidang usaha , termasuk juga
prioritas local usaha pengendalian dimaksud misalnya ialah mengumumkan
Daftar Negatif Investasi ( DNI ).
Ketidak
kapitalisan dan ketidak sosialisan sistem ekonomi Indonesia ( masing –
masing dalam pengertiannya yang murni ) terlihat pula perilaku , norma,
dan etika, yang berlangsung atau berlaku berlangsung dimayarakat.
Kendati tidak tertulis, tapi kadar kapitalis dan sosialis masih jelas
terkandung dalam perorganisasian Indonesia.
Tapi
dari itu semua rasionalitas masyarakat Indonesia dalam berekonomi
adalah tercita dan terpeliharanya optimalitas , bukan maksimalitas.
Dalam memenuhi keinginan, masyarakat lebih memilih tercapainya keadaan
yang optimum ( keserasian pencurahan upaya dan sumberdaya dengan hasil
yang diperoleh ) daripada peraihan kedudukan maksimum. Dengan begitu
diharapka pertumbuhan ekonomi tetap terjaga pada tingkatyang diharapkan
sekaligus ketimpangan dalam hal distribusi pendapatan perlahan – lahan
dapat diperkecil.
Walaupun
individualisme orang Indonesia dalam perilaku sehari – hari tampak
nyata, dan diduga akhir – akhir ini semakintebal, namun rasa kebersamaan
dan kesetiakawanan tak pernah memudar.
Dalam
masalah tentang diterapkannya sistem tersebut adalah persoalan
kemiskinan dan penganguran. Umumnya masalah ini merupaka msalah klasik
yang selalu dihadapi oleh negara ini. Ketika berbicara mengenai hal
tersebut sering kita pikirkan bahwa masalah tersebut selalu timbul
karena adanya hal dalam ketimpangan masalah ekonomi seperti dalam
contohnya pemenuhan kebutuhan pokok. Menurut bebrapa pakar hal tersebut
masih berkaitan dengan banyak faktor, diantaranya dalah faktor
ketimpangan kakuasaan, prestise, status, jenis kelamin, kepuasaan kerja,
kondisi kerja, tingkat partisipasi, kebebasan memilih dan sebagainya ,
yang kesemuanya erat kaitannya dengan komponen fundamental dari hakikat
konsep pembangunan, yakni merupakan upaya penaikan harga diri dan
kbebasan memilih.
Jadi
walaupun kebutuhan pokok masyarakat secara ekonomis sudah terpenuhi
dengan baik, namun ketimpangan non-ekonomis seperti yang disebutkan
diatas masih belum terpenuhi, apakah sudah bisa dikatakan rakyat
tersebut sudah sejahtera (tidak miskin).
SISTEM EKONOMI INDONESIA
Menurut Dumairy (1996) : sistem ekonomi
adalah suatu sistem yang mengatur serta menjalin hubungan ekonomi antarmanusia
dengan seperangkat kelembagaan dalam suatu tatanan kehidupan. Sebuah sistem
ekonomi terdiri atas unsur-unsur manusia sebagai subjek; barang-barang ekonomi
sebagai objek, serta seperangkat kelembagaan yang mengatur dan menjalinnya
dalam kegiatan berekonomi.
Perangkat kelembagaan terdiri dari : lembaga-lembaga ekonomi (formal maupun
nonformal); cara kerja; mekanisme hubungan; hukum dan peraturan-peraturan
perekonomian; serta kaidah dan norma-norma lain (tertulis maupun tidak
tertulis); yang dipilih dan diterima atau ditetapkan oleh masyarakat di tempat
tatanan kehidupan yang bersangkutan berlangsung. Jadi, dalam perangkat
kelembagaan ini termasuk juga kebiasaan, perilaku, dan etika masyarakat;
sebagaimana mereka terapkan dalam berbagai aktivitas yang berkenaan dengan
pemanfaatan sumber daya bagi pemenuhan kebutuhan.
Menurut Sheridan (1998 : 6) : economic
system refers to the way people perform economic activities I their search for
personal happines. Dengan kata lain, sistem ekonomi adalah cara manusia
melakukan kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan atau memberikan kepuasan
pribadinya.
Menurut Sanusi (2000 : 10) : sistem
ekonomi merupakan suatu organisasi yang terdiri atas sejumlah lembaga atau
pranata (ekonomi, sosial-politik, ide-ide) yang saling memengaruhi satu dengan
lainnya yang ditujukan ke arah pemecahan problem-problem ;
produksi-distribusi-konsumsi yang merupakan problem dasar setiap perekonomian.
Menurut Lemhannas : sistem ekonomi
merupakan cabang ilmu ekonomi. Adapun sistem diartikan sebagai suatu totalitas
terpadu yang terdiri atas unsur-unsur yang saling berhubungan, saling terkait,
saling memengaruhi, dan saling tergantung menuju tujuan bersama tertentu.
Menurut Sanusi, ada tujuh
elemen penting dari sistem ekonomi, yaitu :
•
Lembaga-lembaga/pranata-pranata ekonomi,
•
Sumber daya ekonomi
•
Faktor-faktor
produksi
•
Lingkungan ekonomi
•
Organisasi dan
manajemen
•
Motivasi dan
perilaku pengambilan keputusan atau pemain dalam sistem itu.
Proses pengambilan keputusan.
Ada lima kekuatan yang memengaruhi sistem ekonomi menurut Sanusi (2000),
yaitu : Sumber-sumber sejarah, kultur/tradisi, cita-cita, keinginan-keinginan,
dan sikap masyarakat. SDA, termasuk iklim Filsafat yang dimiliki dan dibela
oleh sebagian besar masyarakat.
Sedangkan menurut Lemhannas, ada 8 kekuatan yang mempengaruhi sistem
ekonomi : Falsafah dan ideologinya Akumulasi ilmu pengetahuan yang dimiliki
masyarakatnya Karakteristik demografinya Nilai estetika, norma-norma, serta
kebudayaan masyarakatnya Sistem hukum nasionalnya.
Macam-macam Sistem Ekonomi :
Macam-macam Sistem Ekonomi Menurut Sanusi (2000 : 12),
perbedaan antarsistem ekonomi satu dengan lainnya terlihat dari ciri-cirinya :
perbedaan antarsistem ekonomi satu dengan lainnya terlihat dari ciri-cirinya :
•
Kebebasan konsumen
dalam memilih barang atau jasa yang dibutuhkan
•
Kebebasan
masyarakat memilih lapangan kerja
•
Pengaturan
pemilihan/pemakaian alat-alat produksi
•
Pemilihan usaha yang dimanifestasikan dalam
tanggung jawab manajer
•
Pengaturan atas
keuntungan usaha yang diperoleh
•
Pengaturan atas motivasi usaha
•
Pembentukan harga barang konsumsi dan produksi
•
Penentuan pertumbuhan ekonomi
•
Pengendalian stabilitas ekonomi
•
Pengambilan keputusan
•
Pelaksanaan pemerataan kesejahteraan
Ada tiga
macam sistem ekonomi menurut Sanusi
a)
Sistem Ekonomi
Kapitalis,
ciri-cirinya :
•
Hak milik pribadi.
• Alat-alat produksi atau sumber daya ekonomi seperti SDA, modal, dan
tenaga kerja dimiliki oleh individu dan lembaga lembaga swasta.
• Adanya kebebasan berusaha dan kebebasan memilih. Kegiatan produksi dapat
dengan bebas dilakukan oleh siapa saja yang mempunyai inisiatif.
• Kebebasan memilih terkait dengan kedaulatan konsumen dan kebebasan
pengusaha untuk memeroleh sumber daya ekonomi.
• Kebebasan juga dimiliki oleh pekerja dalam memilih setiap jenis pekerjaan
yang dikehendakinya.
• Motif kepentingan diri sendiri. Merupakan kekuatan utama dari sistem
ekonomi kapitalis adalah motivasi individu untuk memenuhi
kepentingan/keuntungan diri sendiri
Persaingan.
•
Setiap individu atau pelaku ekonomi swasta, baik pembeli maupun
pengusaha, dengan motivasi mencari keuntungan yang maksimum bebas bersaing di
pasar dengan kekuatan masing-masing.
• Setiap pelaku ekonomi swasta bebas memasuki dan meninggalkan pasar. Harga
ditentukan oleh mekanisme pasar. Segala keputusan yang diambil oleh pengusaha
(penjual) dan konsumen (pembeli) dilakukan melalui sistem pasar.
Dengan demikian, tingkat harga dan jumlah
produksi yang terjual ditentukan sepenuhnya oleh kekuatan permintaan dan
penawaran.
Peranan pemerintah terbatas. Pemerintah mempunyai
peran yang dapat membatasi berbagai kebebasan individu. Misal, mengeluarkan
peraturan yang melarang praktik monopoli nonalamiah dan melindungi hak-hak
konsumen dan pekerja.
Menurut Dumairy (1996 : 32), sistem ekonomi kapitalis
adalah : suatu sistem ekonomi yang menyandarkan diri sepenuhnya pada mekanisme
pasar, prinsip laissez faire (persaingan bebas), meyakini kemampuan “the
invisible hand” dalam menuju efisiensi ekonomi.
Mekanisme pasarlah (kekuatan permintaan dan
penawaran) yang akan menentukan secara efisien ketiga pokok persoalan ekonomi
(apa yang harus diproduksi, bagaimana memproduksinya, dan untuk siapa
diproduksi).
b)
Sistem Ekonomi
Sosialis
Menurut Dumairy (1996 : 32), sistem ekonomi
sosialis adalah kebalikan dari sistem ekonomi kapitalis. Bagi kalangan
sosialis, pasar justru harus dikendalikan melalui perencanaan terpusat. Adanya
berbagai distorsi dalam mekanisme pasar menyebabkannya tidak mungkin bekerja
secara efisien; oleh karena itu pemerintah atau negara harus turut aktif dalam
perekonomian.
•
Sistem ekonomi sosialis dapat dibagi dalam dua subsistem, yaitu :
a. Sistem Ekonomi Sosialis Marxis atau sistem ekonomi komandocirinya : Seluruh unit ekonomi baik produsen, konsumen maupun pekerja tidak diperkenankan untuk mengambil keputusan secara sendiri-sendiri yang menyimpang dari komando otoritas tertinggi yaitu partai.Partai menentukan secara rinci arah dan sasaran yang harus dicapai dan yang harus dilaksanakan oleh setiap unit ekonomi dalam pengadaan, baik barang-barang untuk sosial (social goods) maupun untuk pribadi (private goods). Ruang gerak bagi adanya inisiatif dari pelaku-pelaku ekonomi tidak ada sama sekali. Sistem ini dianut oleh : mantan negara Uni Soviet, negara-negara Eropa Timur, Korea Utara dan Kuba.
b. Sistem Ekonomi Sosialis Demokratcirinya : Di satu pihak ada kebebasan individu seperti dalam sistem ekonomi kapitalis. Namun di pihak lain, peran pemerintah lebih besar misalnya dalam menentukan upah minimum dan penetapan harga minimum atau maksimum serta ada kebijakan perlindungan usaha, konsumen dan pekerja, Landasan ilmiah dari sistem ini adalah kombinasi antara prinsip-prinsip kebebasan individu dengan kemerataan sosial. Sistem ini dianut di Eropa Barat terutama Jerman.
c)
Sistem Ekonomi
Campuran, adalah sistem yang mengandung
beberapa elemen dari sisitem ekonomi kapitalis dan sistem ekonomi sosialis.
Sistem ini lahir sebagai aplikasi dari negara-negara yang tidak dapat
menerapkan sistem baik kapitalis maupun sosialis secara 100%. Menurut Sanusi
(2000 : 57) : dalam sistem ekonomi campuran di mana kekuasaan serta kebebasan
berjalan secara bersamaan walau dalam kadar yang berbeda-beda.
Ada sistem ekonomi campuran
yang mendekati sistem kapitalis/liberalis karena kadar kebebasan yang relatif
besar atau persentase dari sistem kapitalisnya sangat besar.
Ada pula sistem ekonomi
campuran yang mendekati sistem ekonomi sosialis, di mana peran kekuasaan
pemerintah relatif besar terutama dalam menjalankan berbagai kebijakan ekonomi,
moneter/fiskal dan lain-lain.
Di dalam sistem ekonomi
campuran adanya campur tangan pemerintah terutama untuk mengendalikan
kehidupan/pertumbuhan ekonomi, mencegah adanya konsentrasi yang terlalu besar
di satu orang atau kelompok swasta, juga untuk melakukan stabilisasi
perekonomian, mengatur tata tertib serta membantu golongan ekonomi lemah.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar